Mendekatlah ke rakyat. Kembalilah menjadi anak kandung rakyat. Inilah saran mulia yang kerap saya dengar -- eksplisit maupun implisit -- dari pemakalah dan peserta Seminar ABRI di Bandung. Mengemukanya saran ini merupakan penegasan tentang kuatnya kesadaran kolektif tentang menjauhnya hubungan ABRI dengan rakyat selama masa Orde Baru.

Setidaknya, hubungan yang menjauh itulah yang terkonfirmasikan secara tegas oleh berbagai jajak pendapat tentang ABRI yang diadakan belakangan. Jajak pendapat Gatra dan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, misalnya, memperlihatkan bahwa umumnya masyarakat Jakarta, Aceh, dan Dili, melihat ABRI gagal menjadi pengayom rakyat. ABRI justru dipahami sebagai menjauhi bahkan memusuhi rakyat. Jajak pendapat CESDA-LP3ES juga memperlihatkan data serupa. Pendeknya, citra ABRI di mata rakyat tampaknya sudah begitu kusam.

Dalam konteks itulah sejumlah pemrasaran Seminar ABRI -- yang diwakili dengan baik oleh suara Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo dan Letjen (Purn) Hasnan Habib, keduanya berbicara di hari kedua (23/9/98) -- mengingatkan bahwa agenda prioritas ABRI di masa kini dan masa datang adalah merebut kembali hati dan pikiran rakyat. ABRI disarankan menjadikan kembali rakyat sebagai orientasi pokok dalam redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peranannya.

Pada tingkat normatif-ideal, menjadikan rakyat sebagai orientasi tentu saja tak bermasalah, malah memang merupakan sebuah keharusan. Bukankah sejarah mencatat bahwa ABRI memang anak kandung rakyat? Namun, masalah muncul pada tingkat realitas sosial-politik riil.

Bagaimana pun, yang disebut sebagai "rakyat" saat ini bukanlah "rakyat" dalam pengertian ideal-normatif dan ahistoris. Rakyat saat ini adalah sebuah definisi historis-kontekstual. Maksudnya, wajah rakyat saat ini adalah hasil bentukan proses sejarah dan konteks ekonomi-politik Orde Baru. Bahwa, rakyat harus dipahami juga sebagai produk kesalahan masa lampau.

Rakyat tidaklah steril dari sistem dan budaya politik yang distortif yang dikembangkan oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto. Ada beberapa bentuk distorsi wajah rakyat yang diproduksi Orde Baru. Pertama, elite-deterministik. Orde Baru telah melanggengkan karakter rakyat Indonesia yang ditemukan oleh George Mc Turnan Kahin -- Bapak Studi Politik Indonesia di Amerika Serikat -- pada masa Revolusi Kemerdekaan: sangat tergantung pada arus atas.

Tentu saja, selama 53 tahun kemerdekaan telah terjadi pelbagai transformasi sosial-ekonomi-politik di kalangan rakyat. Namun, mesti diakui bahwa otoritarianisme Orde Baru telah menyisakan segmen rakyat -- dalam jumlah cukup besar -- yang masih bergantung pada elite. Ketika amuk massa berkembang belakangan menghujat kepemimpinan politik pada pelbagai tingkat, yang terjadi bukanlah reorientasi politik rakyat ke arah egalitarianisasi melainkan fenomena kemarahan sosial biasa.

Kedua, pragmatis dan a-politis. Pembangunan Orde Baru yang bercirikan minimalisasi konflik politik dan maksimalisasi produktivitas ekonomi telah membentuk rakyat yang pragmatis sekaligus a-politis. Setidaknya ada segmen -- jangan-jangan segmen yang terbesar -- dari rakyat yang memahami bahwa "berpolitik" bukanlah kewajiban harian mereka. Pada segmen sama yang tumbuh adalah keyakinan bahwa satu-satunya kewajiban sosial mereka adalah mengurusi soal-soal ekonomi sehari-hari secukup hidup secara sangat pragmatis.

Ketiga, pro-stabilisasi dengan pengendalian sebagai jalan pintasnya. Orde Baru melalui praktek-praktek politik yang paternalistik, feodalistik, dan sentralistik, telah menanam benih-benih budaya politik yang pro-pemerintahan yang kuat dan bisa mengendalikan pelbagai gejolak sosial-politik secara cepat sembari mengembalikan kehidupan ekonomi ke alam normal.

Keempat, pro-simplifikasi dan pendekatan hitam putih. Orde Baru telah memiskinkan cakrawala berpikir rakyat sehingga menjadi cenderung simplistis dalam memahami dan mencari pemecahan masalah-masalah mereka. Mereka juga cenderung memahami soal-soal rumit di bidang sosial-politik secara hitam putih. Lakunya propaganda anti-komunis selama Orde Baru -- dan tampaknya berlanjut hingga sekarang - dalam batas-batas tertentu menggambarkan wajah rakyat semacam itu.

Benar bahwa rakyat yang artikulatif -- maksudnya: terakomodasi dalam pemberitaan media massa -- bukanlah yang memiliki keempat wajah di atas. Namun bukanlah itu "realitas media", bukan "realitas empirik", tentang rakyat. Wajah sesungguhnya dari rakyat jangan-jangan seperti digambarkan oleh Bernhard Dahm (1985) dalam studi perbandingannya tentang masyarakat Jawa, Vietnam, dan Burma. Bahwa, mereka -- rakyat -- adalah pemilik keikhlasan untuk hidup di tengah otoritarianisme. Benar bahwa wajah rakyat dalam gambaran Dahm ini telah banyak mengalami perubahan akibat dinamika sosial-politik satu dekade terakhir. Namun, perubahan yang bersifat menyeluruh sangat sulit dibayangkan.

Dalam konteks itu, menjadikan rakyat sebagai orientasi dalam upaya redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran sosial-politik ABRI, mesti dilakukan dengan catatan. Bahwa, ABRI bagi rakyat adalah -- meminjam penggambaran peserta Seminar ABRI dari Pascasarjana ITB -- guns and roses (bedil dan bunga mawar). Sesuatu yang menakutkan namun juga indah. Bahwa, sikap rakyat terhadap ABRI saat ini boleh jadi adalah benci tapi rindu. Membenci kesalahan ABRI di masa lampau, namun jangan-jangan masih tetap merindukan pembesaran peranannya di tengah kekacauan ekonomi dan politik yang tak juga reda sekarang ini. Dalam konteks itu, menjadikan rakyat sebagai orientasi saja sebetulnya tidak cukup jika tidak dilakukan sambil menyediakan ruang bagi upaya-upaya pencerdasan rakyat setelah dirusak Orde Baru. Konstatasi ini dibuat bukan untuk melecehkan rakyat melainkan ajakan untuk memahami realitas secara jujur.

Dalam kerangka itu, yang kemudian penting diingat adalah peringatan Mayjen TNI Agus Wijaya, salah seorang tokoh intelektual ABRI (pembicara sessi keempat di hari kedua, 23/9/98): Jika masyarakat belum siap untuk berdemokrasi, hendaknya ABRI tidak menjadikan itu sebagai justifikasi bagi ABRI untuk mengambil alih kembali banyak peran politik.

Pendeknya, carut-marut wajah rakyat produk Orde Baru hendaknya tak dijadikan ABRI sebagai alat manipulasi baru untuk mempertahankan peranan sosial-politiknya yang tak proporsional. Redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran sosial-politik ABRI mesti dilakukan di tengah reformasi alam pikiran rakyat. Sebuah proses reformasi di hati dan benak rakyat.

Saya pun jadi teringat Wan Azizah Wan Ismail, istri Datuk Anwar Ibrahim (mantan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia yang sesudah dipecat lalu dipenjara). Ketika Azizah dibatasi ruang geraknya oleh tangan-tangan otoritarian Perdana Menteri Mahathir Muhammad, ia mengatakan, "Saya tidak perlu berbuat terlalu banyak, karena reformasi telah mulai di hati dan benak banyak rakyat Malaysia. Ini adalah sesuatu yang besar. Bagi rakyat Malaysia, melangkah ke depan dan sadar perlu perubahan, sudah merupakan reformasi besar" (berbagai media massa, 26/9/98).

Alangkah indahnya jika sistem politik pasca-Soeharto (dan ABRI yang ada di dalamnya) mereformasi peran sosial-politik ABRI sambil membiarkan -- bukan membajak -- proses reformasi kesadaran rakyat Indonesia seperti yang diyakini Wan Azizah yang tengah bergulir di Malaysia.