Make your own free website on Tripod.com
Mari Menahan Diri!                                             
Republika, 13 November 1998



Jakarta yang lengang dan bebas kemacetan hampir selalu menerbitkan rasa khawatir, tak aman, dan was-was yang sulit  terjelaskan. Barangkali semacam rasa miris. Perasaan macam inilah yang hari-hari sepanjang pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR  saya rasakan.
Di satu sisi, kemacetan sebagai sebuah "berita teknis rutin  sehari-hari", adalah sebuah berita buruk yang mendatangkan kejengkelan. Namun di sisi lain, ketiadaan kemacetan sebagai sebuah "indikator situasi sosial-politik", ternyata juga berita buruk yang  potensial mendatangkan rasa khawatir dan prihatin.                    

Rasa khawatir dan prihatin semacam itulah yang tampaknya mendominasi umumnya orang biasa di Jakarta hari-hari ini. Dan, apa yang dikhawatirkan banyak orang pun terjadi sudah. Eskalasi massa telah menimbulkan bentrokan dan kurban wartawan, mahasiswa, pengunjuk rasa, dan petugas keamanan.
 Ada tiga soal yang bisa kita garis bawahi dari fakta yang menerbitkan rasa prihatin itu. Pertama, SI MPR 1998 ini tampaknya menjadi terasa "istimewa" bukan lantaran apa yang terjadi di dalam Gedung MPR Senayan, melainkan terlebih-lebih lantaran apa yang ada dan terjadi di luar gedung. Inilah Sidang MPR pertama sepanjang sejarah Orde Baru -- jangan lupa bahwa hingga hari ini "kita" masih lebih banyak melanjutkan Orde Baru ketimbang meninggalkannya -- yang melibatkan sebuah variabel baru, yakni publik. Sidang-sidang MPR sebelum ini selalu mengasingkan publik dan hanya menjadi arena cengkerama politik para elite di beranda depan negara.                           

Hadirnya publik sebagai variabel baru itu terlihat melalui gelombang  unjuk rasa dengan beragam isu, gerakan "pengamanan swakarsa", dan tersedotnya perhatian masyarakat pada drama politik Senayan (yang konon bersejarah itu). Simbolisasi kehadiran publik yang paling fenomenal diperlihatkan oleh pertemuan Ciganjur (11/11/98) yang mendudukkan di satu meja empat tokoh yang dipandang sebagian orang sebagai representasi kekuatan di luar negara: M Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.                                                     

Hadirnya publik dalam perhelatan formal semacam SI MPR sejatinya   merupakan gejala yang layak disyukuri. Namun, apa yang kita saksikan hari-hari ini membuat rasa syukur itu patut diberi catatan kaki. Ternyata, publik yang hadir bukanlah publik dalam pengertian yang   benar. Yang lebih banyak hadir adalah publik emosional dengan rasionalitas politik yang sungguh mengkhawatirkan.                    

Dalam karakter publik seperti itu, semangat primordial dan moralitas keberagamaan, misalnya, ternyata teraktualisasikan dalam wujud kemarahan-komunal, bukaan politisasi-kolektif. Apa perlunya "pasukan pengamanan swakarsa" -- terlebih-lebih bersenjata bambu runcing dan pentungan -- dalam suasana ledakan partisipasi politik rakyat dan situasi ketidakpastian politik hari-hari ini? Mengapa tidak diorganisasi saja unjuk rasa dan bentuk-bentuk desakan publik dari kalangan Islam dengan isu atau tuntutan yang mereka percayai sebagai pilihan terbaik untuk negara-bangsa? Mengapa para pimpinan massa itu justru tidak menahan diri dan menghemat eksploitasi sentimen massa?   

Di sisi lain, kita juga menyaksikan betapa kalangan mahasiswa mulai terpancing untuk membangun kekuatan massa tanpa ruang permakluman sama sekali pada perbedaan dan dialog. Benar bahwa semua ini adalah buah dari sumbatan politik terlampau lama yang membungkm mulut mahasiswa sehingga tak bisa bicara tentang apa yang mereka anggap benar. Namun, realistiskah menuntut bahwa semua perubahan untuk tujuan reformasi-total bisa berjalan sekaligus pada waktu yang bersamaan dalam rentang waktu pendek sepeninggal Soeharto?                      

Unjuk rasa mahasiswa -- terlebih-lebih dari kantongnya yang paling  keras dan radikal -- hari-hari ini menunjukkan gejala keterjebakan pada ahistorisisme. Mereka menuntut revolusi sementara tidak tersedia infrastruktur untuk revolusi. Mereka menuntut pergantian rezim secara drastis-total sementara infrastruktur politik yang tersedia hanya cocok untuk skenario reformasi melalui negosiasi antarkekuatan politik. Bersikukuh pada ahistorisisme semacam itu hanya akan membuat mahasiswa terjebak jauh sebagai pemanja irasionalitas dan sentimen emosional massa. Bukankah pada saat yang sama, bobot moralitas gerakan -- sebagai kekuatan terpenting milik mahasiswa -- akan runtuh dan keropos manakala pemanjaan macam itu yang dipertontonkan ke depan khalayak ramai?                     

Sementara itu, di sisi lain, kekuatan-kekuatan masyarakat -- yang     datang dari kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan kota, serta massa partai-partai politik yang sedang surplus semangat juang - juga melibatkan diri dalam percaturan publik di luar Gedung Senayan. Yang kita tonton kemudian lagi-lagi adalah ekspolitasi irasionalitas dan emosi massa. Siapa -- sekharismatik dan sekapabel apa pun ia - yang bisa mengendalikan massa irasional-emosional semacam itu?        
Pendeknya, dengan rasa sykur kita sambut kehadiran publik di tengah perhelatan SI MPR 1998, namun pada saat yang sama energi prihatin kita terkuras oleh watak dan karakter politik publik warisan Orde Baru itu. Ternyata yang hadir adalah publik yang cenderung distortif. Yang      tampak tegas mengapung ke permukaan adalah publik yang gampang marah bukan publik yang sedang mempolitisasi diri.                          

Kedua, Orde Baru ternyata telah menghabiskn rasa saling percaya horizontal; rasa saling percaya antar anasir masyarakat. Hari-hari ini, orang takut untuk membawa kendaraan pribadi ke jalan raya, pergi ke kantor, bepergian di dalam kota, dan melakukan aktivitas keseharian seperti hari-hari lain, pertama-tama bukan lantaran ketakutan pada kekuasaan sebuah rezim. Mereka pertama-tama takut pada rakyat, pada bagian dari masyarakat di mana mereka selama ini hidup. Mereka pertama-tama takut pada keberingasan, kebrutalan, dan luapan kemarahan "kawan-kawan-seperjuangan-hidup" mereka sendiri yang di masa Orde Baru sama-sama menjadi objek kekuasaan.     
Maka, drama politik jalan raya hari-hari ini menggambarkan dengan baik betapa rendahnya potensi pemberdayaan masyarakat lantaran telah dirusaknya saling percaya intra-masyarakat oleh rekayasa ekonomi-politik Orde Baru. Jika fakta ini digambarkan sebagai satu    paket dengan drama politik dalam Gedung MPR, maka yang terpotret      adalah sebuah sistem sosial dan sistem politik yang telah rusak jaringan-jaringan sarafnya. Sebuah sistem sosio-politik yang telah terfragmentasi tidak saja secara vertikal (state vis a vis society) namun juga horizontal (intra-society dan intra-state).                                                   

Maka, membayangkan proses demokratisasi dengan bahan bakar kerusakan  jaringan saraf produk saling tidak percaya itu, berarti mebayangkan sebuah proses yang amat sulit, alot, dan makan waktu.                 

Ketiga, betapa berlebihan pengamanan untuk SI MPR 1998. Mudah dimaklumi bahwa aparat keamanan ingin menjalankan fungsinya dengan sukses sebagai pengaman agenda politik transisional pemerintah Habibie. Namun adalah sungguh mengherankan bahwa kekuatan keamanan yang digalang ternyata begitu besar dan menyolok sehingga mengundang eskalasi ketegangan psikologi-politik rakyat.                         

Tampaknya, praktek pengamanan yang sangat menyolok itu adalah ekspresi dari sikap dasar atau paradigma pengamanan yang memang dijalankan sepanjang Orde Baru. Keamanan dibentuk dengan memassalkan rasa takut kolektif. Rasa takut ini kemudian dijadikan aset terpokok untuk menciptakan stabilisasi buru-buru. Sikap dasar atau paradigma semacam itu hanya cocok untuk iklim otoritarianisme yang normal tanpa gejolak; namun amat tak tepat dijalankan untuk fase transisi -- ketika ledakan partisipasi dan kepercayaan diri publik sedang meluap di mana-mana -- seperti sekarang.                                                     

Akhirnya, belajar dari drama politik di dalam dan di luar Gedung Senayan hari-hari ini, merefleksikan adanya kebutuhan jangka pendek sangat mendesak: Semua pihak tanpa kecuali perlu menahan diri. Mari kita tinggalkan upaya-upaya mengeksploitasi sentimen irasional dan emosional massa secara berlebihan. Mari kita jaga agar irasionalitas dan emosi massa itu tidak menjadi bahan ledak yang tak terkendali.    

Mari kita kelola agar irasionalitas dan emosi massa itu tidak bisa membunuh kemungkinan kita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Saya percaya bahwa masa depan demokrasi di Indonesia akan ditentukan -- antara lain -- oleh seberapa jauh kita semua bisa menahan diri hari-hari ini.