Setelah di Ketapang meledak di Kupang dan Ujungpandang. Ini bukan bait pantun melainkan episode awal sesuatu yang mengerikan: Gelombang ledakan sosial beraroma SARA. Gelombang inilah yang hari-hari ini mengancam kenyamanan hidup banyak orang di banyak tempat di Indonesia.

Dari manakah konflik-konflik beraroma SARA itu bermula? Apa argumentasi untuk menjelaskan merebaknya konflik-konflik mencekam sekaligus memilukan itu? Sejumlah penjelasan telah dibuat untuk menjawab pertanyaan itu. Gus Dur --yang sangat dimanjakan publik karena tidak pernah diminta klarifikasi setiap membuat pernyataan kontroversial - menyebut konflik-konflik berbau SARA itu sebagai refleksi konflik elite.

Penjelasan-penjelasan lain juga -- umumnya -- berpusat pada teori elite-deterministik. Elite politik yang sedang bertarung dianggap menggunakan sentimen SARA di masyarakat sebagai alat pemeras kebutuhan politiknya. Massa yang berkonflik dalam wujud amuk atau kekerasan dianggap semata-mata objek politik yang instrumental sifatnya.

Benarkah demikian? Menurut hemat saya: Tidak. Penjelasan elite-deterministik dalam menjelaskan konflik-konflik beraroma SARA terlampau menyederhanakan persoalan. Penjelasan semacam itu mensimplifikasi persoalan-persoalan politik sebagai persoalan satu arah: Massa menjadi objek yang diam, sementara elite sebagai subjek mengalirkan kepentingan melalui massa. Penjelasan elite-deterministik juga mengabaikan fakta bahwa massa --sebagai entitas politik--sebetulnya memiliki logikanya sendiri. Pendekatan ini abai pada kepentingan-kepentingan yang sebetulnya dimiliki dan dipendam massa dalam waktu lama lantaran ketidaktersediaan sarana aktualisasi.

Penjelasan elite-deterministik cenderung ''melecehkan'' massa. Massa diposisikan seolah-olah rumput kering. Ia hanya terbakar jika dibakar.Ia hanya basah jika disiram air. Penjelasan itu jelas keliru karena massa memiliki energi kemarahannya sendiri. Karena kelemahan-kelemahannya itu, penjelasan elite-deterministik akan cenderung menjebak kita untuk memahami fenomena konflik-konflik berbau SARA secara parsial dan setengah-setengah. Penjelasan itu boleh jadi bisa menggambarkan ''pesan elite'' dalam gejala perlawanan atau kemarahan sosial. Namun pada saat yang sama, penjelasan elite-deterministim justru kewalahan menjelaskan ''perlawanan sosial'' atau ''kemarahan sosial''-nya sendiri. Padahal dua soal terakhir ini merupakan pokok soal di balik konflik-konflik SARA. Karena itu, dibutuhkan penjelasan lain yang lebih komprehensif dan fair.

Konflik-konflik beraroma SARA yang marak belakangan ini dapat dipahami dengan melacaknya dari beberapa sumber berikut. Pertama, konflik-konflik SARA adalah warisan sangat logis dari politik penyeragaman Orde Baru secara ketat. Sejak awal kelahirannya, Orde Baru menggunakan prinsip ''produktivitas ekonomi, yes; konflik politik, no,'' sebagai azimat. Akibatnya, semua instrumen sistem politik dipakai untuk melakukan penyeragaman politik di tengah masyarakat.

Ada banyak kebijakan yang bisa disebut dalam konteks politik penyeragaman itu. Di antaranya: fusi partai politik tahun 1973, penyatuan wadah-wadah organisasi kemasyarakatan (KNPI, PWI, SPSI, MUI), dan asas tunggal Pancasila untuk ormas dan orsospol (1985). Namun kebijakan paling fenomenal adalah ''politik anti-SARA''. Masyarakat yang majemuk secara SARA justru diminta mematikan aktualisasi politik ke-SARA-an untuk alasan menghindari konflik politik dan memacu produktivitas ekonomi.

Konsekuensi politik Anti-SARA itu sangat mendasar. Masyarakat dididik tidak terbiasa dengan perbedaan dan kompetisi yang berbasis kelompok atau komunalisme. Tradisi berbeda secara dewasa dan berkompetisi secara arif akhirnya jadi barang langka.

Ledakan-ledakan konflik berbau SARA belakangan ini merupakan ekspresi telanjang dari masyarakat yang memang tidak terbiasa, kikuk, dan tergagap-gagap dengan suasana baru pasca-Soeharto yang membolehkan perbedaan. Konflik berbau SARA itu buah yang mesti dipetik daripohon-pohon politik penyeragaman yang ditanam di kebun Orde Baru. Karena itu, konflik semacam itu boleh jadi tinggal menunggu waktu untuk meletup di mana-mana dengan pemicu (dan dalang) yang bisa sangat beragam.

Kedua,konflik-konflik beraroma SARA belakangan ini memperlihatkan pada kita betapa ''suasana toleransi'' yang terbangun selama ini belum berdiri kukuh di atas ''ideologi toleransi'' -- meminjam istilah Douglas E Ramage. Saya menduga toleransi yang selama Orde Baru begitu mengesankan banyak pengamat asing sebetulnya baru terbentuk sebagai suasana. Pada saat yang sama, masyarakatnya sendiri tidak atau belum memiliki ideologi toleransi.

Faktor ketiadaan ideologi toleransi ini juga menegaskan betapa masyarakat kita telah terbentuk sebagai masyarakat majemuk namun sangat gagap berhadapan dengan gejala-gejala pluralisme. Dalam masyarakat semacam ini toleransi antar-SARA bisa saja terlihat di permukaan namun ia bisa dengan cepat ambruk ketika terjadi benturan kepentingan atau kecemburuan lintas SARA. Masyarakat bukannya sudah menjalin tradisi perbedaan antar-SARA melainkan sekadar tidak berkonflik karena belum ada alasan atau pemicu.

Ketiga, konflik-konflik beraroma SARA juga bisa dipahami sebagai fenomena ''kekerasan massa'' yang telah berkembang begitu rupa. Adalah sulit dibantah bahwa Orde Baru menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan kekerasan sebagai instrumen penghasil stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, Orde Baru diam-diam melakukan ''pembudayaan kekerasan'' ke tengah masyarakatnya.

Dalam konteks itu masuk akal jika masyarakat sangat familiar dan terbiasa dengan kekerasan. Bahkan fenomena kekerasan ini tidak saja bisa dilacak dari periode politik Orde Baru melainkan jauh ke masa di belakangnya. Studi Taylor (1967) misalnya, membuktikan betapa pembunuhan politik, serangan bersenjata, huru-hara, dan demonstrasi protes --yang diimbuhi maraknya kekerasan-- sangat banyak terjadi di Indonesia sepanjang 1945-1965.

Teoritis sangat mudah membayangkan bahwa masyarakat yang berinteraksi secara intensif dengan fenomena kekerasan akan terbiasa dengannya. Bahwa masyarakat yang semacam itu bisa tidak memiliki beban untuk menggunakan kekerasan dalam perilaku politik sehari-hari. Bahwa masyarakat jadi sangat pandai mereproduksi praktek kekerasan yang diberikan contoh-contohnya oleh sistem politik.

Dalam konteks itu, mudah dimaklumi jika pasca-Orde Baru kekerasan akan menjadi bagian dari perilaku politik masyarakat. Menurut hemat saya,konflik-konflik berbau SARA belakangan ini --yang diimbuhi praktek pembakaran rumah ibadah, institusi publik, fasilitas umum, fasilitas bisnis, dan harta milik orang per orang-- memperlihatkan sudah begitu mendalamnya warisan ''budaya kekerasan'' itu.

Keempat, konflik-konflik berbau SARA --sebagian besar-juga memperlihatkan bekerjanya psikologi ekonomi-politik massa bawah. Selama ini sistem sosial, ekonomi, dan politik, tak pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah riil massa bawah. Kerapkali sistem sosial-ekonomi-politik justru menghindarkan diri dari pemecahan-pemecahan konkret persoalan itu. Atau, sistem biasanya menyelesaikan masalah dengan cara menimbunnya dengan masalah baru. Dalam kerangka inilah saya sering katakan Orde Baru kalah oleh motto pegadaian: ''mengatasi masalah tanpa masalah'', Orde Baru justru mengatasi masalah dengan masalah.

Sepeninggal Soeharto masalah-masalah massa bawah sudah menggunung. Pada saat yang sama belum juga ada tanda-tanda ada sistem baru yang akan mengurangi tumpukan persoalan itu. Maka sulit sekali dihindari ledakan-ledakan sosial akibat tumpukan kekecewaan sosial massa bawah yang tidak juga menemukan sarana peluapan.

Konflik-konflik berbau SARA sebetulnya hanya ''kulit'' dari situasi psikologi ekonomi-politik massa bawah yang punya banyak persoalan namun tanpa ada kejelasan sarana-sarana pemecahan. Konflik itu ada luapan kekecewaan dan kemarahan massa bawah. Karena itu, melihatnya sebagai konflik SARA --apalagi sebagai refleksi konflik elite-- semata-mata akan sia-sia.

Kelima, konflik-konflik berbau SARA menunjukkan betapa parahnya kerusakan komunikasi sosial di tengah kita. Konflik-konflik itu, untuk sebagian besar, menunjukkan begitu berkembangnya mispersepsi antarkelompok atau antarkomunalisme di Indonesia. Ini sekaligus mewartakan kegagalan besar proyek pendidikan politik selama ini. Masyarakat telah dididik secara salah sehingga cenderung memandang segalanya secara simplistis, hitam putih, serta mudah diprovokasi oleh isu-isu yang sebetulnya tidak masuk akal.

Kelima faktor itu -- daftarnya bisa diperpanjang dengan faktor-faktor lain semisal hancurnya wibawa hukum, hancurnya kredibilitas aparat, dan lain-lain-- menurut hemat saya mesti dipertimbangkan untuk memahami secara arif konflik-konflik SARA yang berkembang belakangan ini. Mesti dikatakan juga bahwa kelima faktor itu kemudian seolah-olah menemukan lahan subur di tengah ketidakpastian politik, naiknya suhu politik elite, ungovernability (ketidaktertataan pemerintah), dan parahnya krisis ekonomi, belakangan ini.

Konflik-konflik beraroma SARA itu juga seyogianya menyadarkan kita betapa kelirunya manajemen konflik politik yang dipakai Orde Baru selama ini. Bahwa manajemen konflik yang represif dan manipulatif, terbukti bukannya mengubah konflik menjadi konsensus melainkan menanamkan bom waktu.

Namun bagaimanapun, adalah berlebihan menilai ledak-ledakan konflik SARA itu sebagai indikasi menggejalanya revolusi sosial. Menurut hemat saya, ledakan-ledakan itu adalah wujud kemarahan rakyat tanpa basis ideologi revolusioner sama sekali. Memang tersedia elite-elite politik yang belakangan kerap ''berpidato'' tentang revolusi tetapi mereka tidak pernah membangun infrastruktur revolusi. Pertemuan antara elite revolusioner dengan massa yang belakangan sering marah tidak akan menghasilkan revolusi kecuali revolusi insinvatif atau revolusi halusinatif.

Ledakan-ledakan konflik berbau SARA itu akan lebih produktif diposisikan sebagai alarm peringatan agar kita segera mulai belajar berbeda. Hanya dengan tradisi berbeda kita bisa berbangga dengan kemajemukan kita.