ARSIP REFLEKSI

(7)
Orde Bohong
28 Juni 1998


Kalau larangan telah menjadi kebiasaan,
untuk apakah akal sehat ...
Kalau kekejaman telah menjadi kebijaksanaan,
untuk apakah pengadilan ...
Kalau penindasan telah menjadi sarapan,
untuk apakah pembangunan ...
Kalau penyelewengan telah menjadi kebudayaan,
mengapa kita masih di sini?


Sajak Kalau-nya Noorca Marendra Massardi itu tiba-tiba saja muncul dalam ingatan saya, ketika beberapa pekan terakhir ini sangat kerap mendengarkan orang bicara tentang Orde Baru (Orba) sebagai sebuah masa lalu.

''Orba dibesarkan oleh kebohongan''. Inilah kalimat yang sangat sering saya dengar. Dan saya bersetuju tentang itu. Terakhir, saya mendengarnya dari Prof Dr Maswadi Rauf dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Kamis, 25 Juni 1998.

Sajak Noorca itu -- yang pernah dibacakan Pangdam Jaya (waktu itu) AM Hendropriyono dalam acara 40 Tahun Prokreasi Noorca dan Yudhis di TIM Jakarta (9/2/1994) -- menggambarkan dengan baik karakter Orba itu. Bahwa Orba sebetulnya adalah Orde Kebohongan (Orbo). Sebuah Orba yang Orbo. Kekuasaan Orba -- dengan meminjam bahasa ''sekolahan'' -- dipraktikkan dengan ''hegemoni''. Bukan ''dominasi''.

Hegemoni adalah membunuh, namun seolah merangkul. Menampar, namun seolah mengelus. Menginjak-injak, namun seolah memijati. Pendeknya, hegemoni adalah senyum drakula yang menyembunyikan taringnya. Ialah penindas yang berbohong menjadi penolong. Sementara dominasi adalah praktik kekuasaan yang ''jujur''. Ia membunuh dengan menusuk langsung ke jantung. Menampar terang-terangan. Menginjak-injak dengan akibat rasa sakit seketika. Dominasi adalah tertawanya drakula yang mempertontonkan taringnya. Ia penindas yang jujur mengaku sebagai penindas.

Jika dominasi adalah otoritarianisme yang terang-terangan, maka hegemoni adalah otoritarianisme yang berbaju demokrasi. Inilah hakikat Orba yang Orbo itu.

Adalah sebuah ''prestasi luar biasa'' bahwa Orba yang Orbo itu bisa bertahan lebih dari tiga dekade. Salah satu penyokongnya adalah terlambatnya kesadaran banyak orang tentang adanya praktik hegemoni itu. Akibatnya, banyak orang yang melawan hegemoni kekuasaan dengan cara-cara dominatif. Ketika penguasa membunuh diam-diam, penentangnya melawan dengan menghunus pisau di tempat terang-benderang. Akibatnya, mereka yang melawan selalu terkambinghitamkan sebagai ''musuh semua orang''. Mestinya, hegemoni dilawankan dengan perlawanan hegemonik pula.

Namun kemungkinan perlawanan hegemonik rakyat terhadap kekuasaan Orba yang hegemonik, harus diakui, sulit dibayangkan di bawah kekuasaan Soeharto. Adalah instrumen kekuasaan a la Soeharto yang membuat sulitnya membayangkan kemungkinan itu.

Orba memakai dua instrumen utama untuk mengefektifkan kekuasaan: Politik pengamanan dan politik logistik. ''Politik pengamanan'' -- berbeda dengan ''politik keamanan'' yang menciptakan rasa aman -- justru diciptakan dengan memproduksi rasa takut. Rasa takut rakyat inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai aset penguasaan. Sementara ''politik logistik'' adalah langkah-langkah pemenuhan kebutuhan ekonomi-dasar bagi rakyat. Rakyat yang takut dengan perut yang relatif tak terlampau bermasalah itu lalu menjadi penyokong nafas panjang Orba yang Orbo.

Pertanyaan pentingnya adalah: Apakah ketika orang ramai-ramai menyebut Orde Reformasi saat ini, karakter Orbo dari Orba serta merta akan menghilang? Apakah hegemoni akan berakhir dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden dan maraknya tuntutan reformasi?

Bagi saya, jawabnya jelas: Belum tentu. Penjelasan Mensesneg dan Kapuspen Hankam/ABRI yang melingkar dan tak transparan tentang pergantian Jaksa Agung dan beberapa pejabat tinggi ABRI beberapa hari terakhir ini, bisa menjadi ''data kecil'' untuk menyokong jawaban saya. Bahwa kita tidak akan mudah menemukan politik kejujuran atau transpansi yang serta merta. Bahwa Orbo akan menjadi tabiat lama yang sulit ''kita'' kikis. Bahkan saya membayangkan bahwa gembar-gembor reformasi bisa saja tetap berjalan sementara Orbo tetap menjadi gejala lain yang juga tetap berjalan. Bahwa bisa saja akhirnya sistem politik kita memproklamirkan dan mempraktikkan sebuah motto, sekalipun diam-diam: ''Sekali Orbo tetap Orbo.''

Apalagi, motto itu sebenarnya sudah terdukung oleh tiga fakta sekaligus. Pertama, kebohongan telah diberi kerangka sistemik yang cukup kuat oleh rekayasa politik Orba selama tiga dekade lebih. Kedua, pembudayaan kebohongan telah terinternalisasi sebagai bagian dari perilaku umumnya pejabat. Ketiga, masyarakat telah memiliki ''resistensi'' -- dalam bahasa yang lebih tegas: ôkeakraban'' -- dengan kebohongan. Orang-orang, misalnya, tetap berlangganan koran sekalipun ia tidak mempercayai beritanya. Sindroma ketidakpercayaan pada informasi dan sindroma ketidakpercayaan pada pejabat misalnya, jangan-jangan saat ini tak lagi dipandang sebagai sindroma, melainkan kebiasaan. Kebohongan telanjur diakrabi bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai keharusan rutin sehari-hari.

Jika benar demikian, maka celakalah kita. Orba boleh jadi telah larut bersama sejarah kejatuhan Soeharto, sebagaimana Orla pernah larut bersama sejarah kejatuhan Sukarno. Namun bisa juga semua orde itu tetap melanjutkan diri sebagai sebuah Orbo. Jika ini benar-benar terjadi, sulit membayangkan kita bisa keluar dari kebobrokan-kebobrokan politik lama secara bermakna.

Saya pun teringat dengan peribahasa Sunda yang saya pelajari di SD: Adean ku kuda beureum. Menurut guru bahasa Sunda saya -- ia bisa saja salah -- peribahasa itu menunjuk orang atau kelompok yang kelihatan gaya, hebat, mentereng, dan serba unggul, namun sebetulnya dengan modal yang seluruhnya pinjaman. Sebuah fenomena ''kebesaran dengan kebohongan''. Jangan-jangan begitulah kita.