Sebagian menilainya sebagai madu, yang lain berjaga-jaga jangan-jangan itu racun. Dalam kesan saya, inilah sikap umum terhadap gagasan penanggalan dwifungsi ABRI yang tergambar dalam Seminar ABRI di Bandung.

Gagasan penghapusan dwifungsi -- yang menjadi aroma kuat dalam sessi kedua hari pertama (22/9/98) -- disambut oleh sebagian peserta seminar sebagai madu: Baik dan berkhasiat bagi penyembuhan sistem politik. Namun, sebagian lainnya terkesan menilainya sebagai racun: Mematikan dan karenanya mesti dijauhi bahkan dibuang. Tak ada data ''segmen madu'' atau ''segmen racun'' -- untuk mudahnya kita sebut saja demikian -- yang lebih besar, tetapi kedua segmen itu terlihat sama-sama memiliki basis pendukung.

Selain oleh Prof Bilveer Singh -- yang mendukung dwifungsi ABRI lebih militan ketimbang kalangan ABRI sendiri -- ''segmen racun'' disokong basis penjelasan intelektualnya oleh Letjen (Purn) Sayidiman Soerjohadiprodjo. Alih-alih mendukung gagasan dwifungsi ABRI dan praktek kekaryaan, Jenderal Sayidiman mengemukakan tiga alternatif lain.

Pertama, peran ABRI kembali ke keadaan sebelum 1959: Tak ada kekaryaan, tetap ada sikap pejuang, dan anggota ABRI ikut memilih dan dipilih (sic!). Kedua, ABRI melanjutkan keadaan sekarang dengan pembatasan pada kekaryaan secara besar-besaran, dan anggota ABRI tidak memilih dan dipilih. Ketiga, fungsi sosial politik dijalankan oleh ABRI tanpa kekaryaan: Anggota ABRI diangkat di DPR dan MPR (dengan jumlah maksimal 10 persen dari jumlah anggota; anggota ABRI tidak memilih dan dipilih; anggota ABRI dapat diangkat ke jabatan non-pertahanan keamanan atas dasar kepakaran, bukan pengkaryaan). Tawaran ketiga inilah yang dipilih Jenderal Sayidiman.

Tawaran-tawaran Jenderal Sayidiman itu direspons oleh ''segmen madu'' sebagai tak akan memberikan solusi konkret dan substantif. Segmen ini bertahan dengan gagasan penanggalan dwifungsi dan kekaryaan dengan mendasarkan diri pada alasan internal dan eksternal ABRI.

Untuk kebutuhan internal, penanggalan dwifungsi dan kekaryaan akan memberi peluang bagi ABRI untuk melakukan pembenahan profesionalisme mereka sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Seminar ABRI di Bandung memperlihatkan adanya kesadaran bahwa sejalan dengan maraknya distorsi politik semasa Orde Baru, profesionalisme ABRI kedodoran.

Kesadaran itu tidak hanya dimiliki oleh kalangan non-ABRI, namun juga ABRI. Dalam konteks inilah, Laksda TNI SI Putu Ardana, salah seorang pembicara pada sessi kelima hari kedua (23/9/98), secara eksplisit menunjukkan bahwa pembenahan profesionalisme ABRI sangat mendesak. Untuk kebutuhan internal, penanggalan dwifungsi dan kekaryaan akan membuat ABRI tidak terjebak pada pelanggengan kerenggangan hubungan dengan rakyat. Ada kesadaran bahwa jika ABRI melanjutkan dwifungsi dan kekaryaan, maka peran sosial politik ABRI akan berlangsung dengan ketiadaan legitimasi. Dalam jangka panjang ini bakal makin menjauhkan ABRI dari rakyat -- terlebih-lebih di tengah rakyat yang makin tercerdaskan. Peringatan soal inilah yang digarisbawahi benar oleh Romo Mangun yang hadir sejak sessi pertama hingga terakhir (kelima).

Sementara itu, untuk kebutuhan eksternal, penanggalan dwifungsi dan kekaryaan akan menjadi sumbangan produktif bagi penyehatan sistem sosial dan politik. Sumbangan yang bisa dibayangkan antara lain: memberesi kesalahan paradigmatis yang ditanamkan Orde Baru; dan menyehatkan lembaga dan proses politik (misalnya mengatasi disfungsi birokrasi dan menyehatkan konsep perwakilan rakyat). Meminjam penggambaran Marsda TNI Graito Usodo -- salah seorang pembicara sessi kelima hari kedua -- penanggalan dwifungsi dan kekaryaan ABRI akan berperan mengubah integrasi koersif -- yang telah kehilangan legitimasi -- ke arah integrasi normatif dan fungsional.

Gagasan penanggalan dwifungsi dan kekaryaan itu belakangan ini memperoleh dukungan publik yang makin membesar. Dalam konteks ini, untuk tidak membuat dukungan tersebut tidak membentuk wacana yang distortif, dua catatan berikut diperlukan.

Pertama, penanggalan dwifungsi dan kekaryaan itu mesti menjadi operasi kerja seluruh elemen sistem politik -- bukan pekerjaan yang bebannya terletak secara eksklusif di tangan ABRI. Bagaimanapun, dwifungsi dan kekaryaan pertama-tama bukan persoalan kalangan ABRI melainkan persoalan sistem politik.

Kedua, sekalipun mesti dilakukan segera -- agar tidak keburu terhantam oleh gelombang aksi publik yang makin membesar -- penanggalan dwifungsi dan kekaryaan harus dilakukan dengan jadwal yang terukur. Tanpa jadwal yang terukur, biaya-biaya sosial dan

Pertanyaannya kemudian, seberapa jauhkah perubahan substantif politik ABRI itu akan berjalan? Jawaban paling sahih tentu saja hanya bisa diberikan oleh waktu. Namun, tampaknya, jawaban skeptis masih terasa menggantung di tengah publik saat ini. Dalam batas tertentu, skeptisisme semacam ini terasa juga di Sesko ABRI, tempat Seminar ABRI

Skeptisisme semacam itulah yang tampaknya mendorong Kassospol ABRI, Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, di akhir Seminar menyatakan dengan tegas bahwa keinginan ABRI untuk berubah adalah keinginan yang sungguh-sungguh. ''Ini bukan basa-basi. Ini bukan retorika. Ini bukan manuver politik. ABRI memang ingin berkaca diri secara serius dan menentukan langkah-langkah konkret menuju perubahan,'' tandas Kassospol.

Dalam konteks itu, sebuah peringatan penting disampaikan Marsda TNI Graito Usodo -- pembicara sessi kelima di hari kedua (23/9/98). Mengutip Prof CK Prahalad, ahli manajemen, Marsekal Graito mengingatkan: If you don't change, you die.