Ketika Presiden BJ Habibie membacakan pidato pertanggungjawaban yang membanggakan pemerintahannya sebagai penegak hak asasi manusia, Kamis malam (14/10) sekitar pukul 22:00 WIB, lebih dari tiga ratus ibu-ibu dan anak-anak dari sekitar dua ratus keluarga petani tambak Bumi Dipasena, kawasan industri tambak udang di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, diusir dari rumahnya. Suami dan ayah mereka, waktu itu sudah bergabung dengan sekitar tujuh tibu petani tambak yang berunjuk rasa di gedung DPRD I Lampung.

Pengusiran ratusan ibu-ibu dan anak-anak di malam buta itu adalah bagian dari cerita panjang penindasan yang dialami petani tambak di Bumi Dipasena. Di kawasan industri tambak udang seluas 16.250 hektar ini, ada 9.033 kepala keluarga atau sekitar 36.000 jiwa petani tambak yang dijadikan objek penindasan berkedok pola tambak inti rakyat (TIR).

PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) sebagai inti memang datang seolah sebagai dewa penolong bagi petani tambak sebagai plasma -- persis seperti skenario kerjasama ekonomi yang eksploitatif khas Orde Baru. Tetapi pada akhirnya adalah sebuah cerita panjang tentang pemiskinan petani tambak secara sistematis.

Di Bumi Dipasena, yang meliputi tujuh desa, DCD menyediakan lahan tambak dan seluruh bahan untuk penambakan, plus pelatihan, dengan nilai investasi sebesar Rp 85 juta untuk setiap petani tambak. Sejumlah itulah yang mesti dibayar secara kredit oleh petani tambak sebagai plasma pada DCD sebagai intinya. Tetapi, pada saat yang sama para petani tambak terikat pada keharusan untuk menggunakan teknologi tambak sesuai dengan yang disiapkan DCD, serta membeli bahan produksi dari dan menjual hasil tambaknya kepada DCD.

Cerita tentang penindasan sistematis pun dimulai di Bumi Dipasena. Harga beli bahan produksi dipatok oleh DCD sangat tinggi, di atas harga pasar. Sementara itu, harga jual udang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar. Para petani tambak pun terjerat oleh sebuah lingkaran setan utang pada DCD.

Mereka tidak pernah bisa meraih keuntungan dari hasil jual udang, dan terus ditimbun utang untuk mendanai produksi tambak. Sementara itu, kredit Rp 85 juta terus menjepit dan membuat mereka sesak. Para petani tambak, alih-alih menjadi kaya, akhirnya hidup layak pun susah. Dengan perhitungan sepihak yang dibuat oleh DCD, bahkan sejumlah petani divonis berhutang sampai dengan Rp 1,2 milar kepada DCD. Setelah bertahun-tahun harus hidup dalam eksploitasi yang sangat sistematis itu, akhirnya para petani tambak Bumi Dipasena sudah tidak lagi bisa mentoleransi penindasan atas mereka. Mereka menggalang perlawanan kecil-kecilan, sampai akhirnya bisa berhimpun dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (PPPUW) Dipasena.

Namun represi justru bertambah, lantaran dengan mudah DCD - belakangan dikelola langsung oleh bos Kelompok Gajah Tunggal, Syamsul Nursalim -- bisa memperoleh pasokan bantuan alat penindas dari pemerintah setempat dan aparat keamanan. Maka, teror ekonomi yang sudah menjadi rutin, ditambahi dengan teror politik dan keamanan yang sangat konkret dan menekan. Sebagian dari penggalang perlawanan, bahkan harus mengungsikan diri dan keluarganya keluar dari Bumi Dipasena. Saya merasa beuntung bisa bertemu dengan sebagian dari mereka dan belajar memahami betapa berat, menyesakkan, dan pahitnya penindasan.

Para petani tambak Dipasena yang merasakan benar berat-sesak-pahitnya penindasan itulah yang semenjak Rabu (13/10) berunjuk rasa di pusat kota Bandar Lampung, untuk menuntut perhatian dan pemecahan atas masalah mereka. Jumlah mereka konon lebih dari tujuh ribu orang. Mereka turun ke jalanan tidak untuk meneriakkan teriakan absurd tentang reformasi atau menyebut istilah-istilah mewah lainnya. Mereka turun ke jalanan untuk berjuang agar hidup mereka -- ya, sekadar hidup -- bisa berlangsung terus. Mereka tak membawa batu dan bom molotov tetapi luka-luka hati yang dalam akibat penindasan tak berperikemanusiaan bertahun-tahun.

Saya percaya bahwa mereka adalah pemegang lisensi yang paling valid untuk melakukan perlawanan sekeras-kerasnya. Tentu saya berharap bahwa mereka tidak terdorong untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan. Dengan ikhlas, saya berusaha untuk menempatkan posisi hati saya bersama mereka.

Tetapi memposisikan hati saja tentu tidak cukup. Di Bumi Dipasena saya menyaksikan monumen kebohongan sedang diruntuhkan. Betapa bohongnya teori pertanian baku yang mengatakan bahwa para petani yang memiliki lahan luas, menggarap komoditas mahal yang memiliki pasar yang pasti, niscaya bakal menjadi petani yang makmur. Di Dipasena, semua syarat untuk menjadi makmur tersedia, namun kemungkinan untuk makmur itu dihancurkan oleh praktik penindasan ekonomi politik dari kekuatan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Di Dipasena, saya menyaksikan kebohongan tentang "pembangunan untuk rakyat" terlihat sangat keropos dan mengalami saat-saat kematian.

Tetapi justru itulah soalnya. Memposisikan hati saja tidaklah cukup. Sejarah mengajarkan bahwa banyak monumen kebohongan dan penindasan yang hampir hancur bisa terbangunkan kembali lantaran tidak berhasil digalangnya jaringan perlawanan, tulinya lembaga-lembaga perwakilan rakyat, matinya rasa empati pada orang lain yang tak mengalami langsung penindasan dan kebohongan yang berat-sesak-pahit itu.

Maka, sekali lagi, memposisikan hati saja tidaklah cukup. Dan saya menjadi sangat prihatin ketika hampir tidak ada media massa yang punya kepedulian yang cukup untuk Dipasena. Semua pusat perhatian dihabiskan untuk buih kata-kata di persidangan yang konon mulia di Senayan. Tidakkah ini tanda-tanda bahwa monumen kebohongan dan penindasan di Bumi Dipasena yang hampir roboh, bakal bisa tegak kembali? Tidakkah itu pertanda bahwa rakyat, para petani tambak, akhirnya akan menjadi pihak yang terus-menerus kalah dan mati?

Saya berharap, jawabannya adalah "tidak". Ketika Presiden BJ Habibie membaca pidato tentang hak asasi yang makin tegak, saya mengajak agar sedikit perhatian kita sisakan untuk cerita penindasan panjang hak asasi manusia di Bumi Dipasena. Saya berharap, kita semua, memberi sumbangan -- sekecil apapun - untuk ikut merasakan penindasan rakyat di sana dan ikut menyokong perlawanan rakyat di sana. Saya percaya, demokratisasi di Indonesia tidak akan ditegakkan oleh pidato yang bagus dan penuh data statistik. Demokratisasi di Indonesia akan tegak oleh tumbuhnya kesadaran pada siapapun yang haknya dilanggar untuk melakukan perlawanan. Saya percaya, para petani tambak Dipasena, diam-diam, tanpa mereka sendiri menyadarinya, tengah mengajari kita bagaimana menegakkan demokrasi secara benar.